Sebanyak 22 situs yang dianggap menjadi
penggerak paham radikalisme di Indonesia bakal ditutup oleh Menteri
Komunikasi dan Informatika Indonesia, Rudiantara. Jumlah situs yang akan
diblokir itu bertambah dari rencana semula yang hanya 19 situs.
Rencana tersebut dirilis oleh Direktorat Jenderal Aplikasi
Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada Senin
(30/03/2015) kemarin.
Adapun alasan penutupan 22 situs tersebut adalah permintaan dari
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berdasarkan surat Nomor :
149/K.BNPT/3/2015 tentang situs/website radikal. Menurut BNPT semua
situs itu menyebarkan paham radikalisme dan/atau sebagai simpatisan
radikalisme.
Pemblokiran website tersebut, dibenarkan oleh Kepala Humas
Kemkominfo, Ismail Cawidu. “Ya, ini usul BNPT untuk minta
ditindaklanjuti. Alasannya, karena menurut BNPT website-website tersebut
mengandung paham kekerasan dan radikalisme,” ujarnya sebagaiana dikutip
Merdeka, Senin (30/03/2015).
Lebih lanjut Ismail menjelaskan, semula hanya 19 situs yang ditutup,
kemudian bertambah tiga situs lagi yang harus diblokir oleh ISP. “Ada
tambahan tiga lagi. Total 22 website. Ya akan diblokir ISP,” ungkapnya.
Protes bermunculan
Aksi protes pun bermunculan menyusul ditutupnya 22 situs tersebut.
Tidak sedikit yang membandingkan kinerja Menteri Kominfo era Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yakni Tifatul Sembiring, dengan kinerja
Menteri Kominfo era Presiden Joko Widodo, Rudiantara.
Era Menteri Tifatul, Kominfo sangat agresif menutup situs-situs
porno. Hingga tahun 2012, tak kurang dari 1 juta situs porno telah
ditutup oleh Kominfo. Sementara situs-situs barbau radikal yang ditutup
kementerian bisa dihitung dengan jari, termasuk situs yang memuat video
ISIS. Menteri Tifatul dinilai sangat lamban dalam mengantisipasi
penyebaran situs-situs berbau radikal.
Dulu Politikus Partai Demokrat Ramadhan Pohan sampai sempat
mengkritik kinerja Menteri Tifatul yang dinilai lebih reaktif terhadap
situs-situs porno ketimbang situs-situs yang bersifat radikal. “Situs
porno saja cepat diblokir Menteri Tifatul. Mosok yang soal radikalisme
dan ekstremisme berkedok agama ini, enggak bisa diblokir? Apa
alasannya?” ujar Ramadhan.
Namun, Tifatul Sembiring memiliki alasan serta pertimbangan
tersendiri terkait penilaian tersebut. Tifatul menyebut bahwa menutup
website yang berkonten radikal lebih sulit dibandingkan dengan
pornografi.
“Kalau pornografi itu agak spesifik. Kami bisa deteksi bukan hanya
lewat kata dan nama, tapi persentase kulit terbuka di atas 80 persen,
dia bisa mendeteksi secara otomatis. Kalau situs radikal itu sulit,”
kata Tifatul.
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS ini mengatakan, saat dirinya
menjabat sebagai Menkominfo, sebanyak lebih dari 40 video ISIS yang
tersebar melalui YouTube sudah diblokir.
“Situs pornografi itu selalu ada cirinya, misalnya (menggunakan kata)
porn, sex, atau katakanlah bokep, itu semua langsung bisa. Sementara
radikal ini enggak ada ciri khas. ISIS kita blokir di YouTube. Pas
zamannya saya ada lebih dari 40 yang diblokir. Memang kita ada kerja
sama dengan YouTube,” tambahnya.
Direktur Eksekutif ICT Watch Donny B Utoyo mengatakan, tidak adanya
prosedur yang jelas terkait blokir situs ‘berkonten negatif’ menjadi
salah satu faktor lambannya penanganan terhadap situs-situs berbau SARA
(Suku, Agama, Rasa dan Antargolongan).
“Ini ada kegamangan di pemerintah, mereka biasa merespon konten
negatif itu adalah pornografi, itu sudah menjadi kebiasaan. Tapi begitu
kontennya di luar pornografi, mereka bingung. (Situs) voa-islam misalnya
yang banyak SARA-nya, atau situs-situs yang bermunculan saat pilpres
kemarin, itu kan gak jelas (penanganannya),” kata Donny.
Donny juga melihat keraguan dari pihak Kominfo untuk memblokir
situs-situs berbau SARA lantaran isu-isu tersebut relatif lebih sensitif
ketimbang situs pornografi.
“Jadi pada saat ISIS itu ada Kominfo itu bilang menunggu laporan,
karena ini beda. Kalau ada prosedurnya kan mereka pelajari dulu. Ini
karena mereka gak punya prosedurnya. Itu aja sih, karena gak ada
SOP-nya. Kalau porno kan biasa, kalau SARA kan mereka harus berpikir
secara sensitif. Itu saya rasa yang menyebabkan pemerintah lambat
menangani situs ISIS. Lambatnya karena mereka bingung,” papar Donny.
Kini internet dimanfaatkan oleh pihak-pihak berlatar belakang radikal
seperti ISIS untuk menyusup dan menjamur di Indonesia. BNPT pun tancap
gas meminta situs yang menganggap paham radikal untuk segera ditutup.
Sebenarnya rencana penertiban situs ini bukan hal baru. Kepala Badan
Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman mengatakan, BIN terus melakukan
koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk menangkal
bahaya ISIS melalui dunia maya.
Menurut dia, situs-situs tersebut harus diberi perhatian khusus
supaya tidak membahayakan. “Kita terus counter, kita kerja sama dengan
kominfo untuk segera menutup itu. Kita harus proaktif untuk tidak
memberi mereka ruang terlalu bebas untuk memprovokasi rakyat kita
sendiri, kita terus mengharapkan situs -situs seperti itu harus diberi
perhatian khusus,” kata Marciano.
Selain itu, dia meminta kepada semua komunitas yang berhubungan
dengan dunia internet untuk turut mengantisipasi menyebarnya gerakan
ISIS.
Sejumlah pengelola situs Islam merasa keberatan dengan langkah BNPT
tersebut. Hidayatullah.com misalnya, mereka mengaku tak pernah
menyebarkan paham radikal.
“Kami terkejut dengan surat pemblokiran itu. Hingga kini belum pernah
diajak bicara tentang rencana pemblokiran itu. Kami sekarang dalam
posisi yang sangat dirugikan padahal yang kami beritakan tidak seperti
itu tolong dibuktikan, artikel mana yang mengajak orang untuk bergabung
ke ISIS,” kata Mahladi, pengelola dan admin Hidayatullah.com.
Pihaknya juga menanyakan seperti apa yang dimaksud radikalisme,
terutama terkait dengan konten Hidayatullah.com sekarang ini. “Sangat
tidak adil, ketika tanpa pembicaraan tiba-tiba situs kami dilakukan
pemblokiran. Karena itu, kami sudah komunikasi dengan beberapa media
yang disebut dalam surat tersebut untuk mendatangi Kominfo untuk
menanyakan pemblokiran tersebut,” katanya.
Hingga kini situs situs Hidayatullah.com masih bisa dibuka, namun
beberapa ISP sudah melakukan pemblokiran. Beberapa daerah, seperti
sebagian Yogyakarta, sebagian Bengkulu dan sebagian Depok sudah tidak
bisa diakses.
“Kemungkinan mereka tengah dalam proses, karena membutuhkan waktu
sekitar 24 jam untuk proses pemblokiran. Kami masih memantau berdasar
masukan dari beberapa daerah,” ungkapnya.
Pemblokiran sejumlah situs Islam tersebut juga menuai kritik dari
Pendiri Pondok Pesantren Daarut Tauhiid, Abdullah Gymnastiar alias Aa
Gym. Melalui akun Twitter-nya, dai kondang ini mengunggah foto halaman
muka Harian Republika edisi 31 Maret 2015, yang memberitakan pemblokiran
22 situs Islam.
“Wah.. ada apa dengan pemerintah sekarang ini ? Harus ada penjelasan
yg adil, agar tidak dianggap anti islam,” katanya melalui akun Twitter,
@aagym yang dikutip
Republika.
Senada dengan Aa Gym, juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) M.
Ismail Yusanto menilai pemerintahan bertindak sewenang-wenang atas
pemblokiran 22 situs tersebut.
“Pemblokiran situs Islam adlh tindakan dzalim yg mengabaikan prinsip2
keadilan dlm penanganan suatu masalah,” katanya melalui akun
@ismailyusanto.
Inilah 22 situs yang diminta BNPT ditutup:
1. arrahmah.com
2. voa-islam.com
3. ghur4ba.blogspot.com
4. panjimas.com
5. thoriquna.com
6. dakwatuna.com
7. kafilahmujahid.com
8. an-najah.net
9. muslimdaily.net
10. hidayatullah.com
11. salam-online.com
12. aqlislamiccenter.com
13. kiblat.net
14. dakwahmedia.com
15. muqawamah.com
16. lasdipo.com
17. gemaislam.com
18. eramuslim.com
19. daulahislam.com
20. mshoutussalam.com
21. azzammedia.com
22. Indonesiasupportislamicstate.blogspot.com
sumber:simomot.com